Sejumlah PPPK Datangi Kantor Bupati Toraja Utara, Pertanyakan Kejelasan Status dan Perpanjangan Kontrak
TORAJA UTARA – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatangi Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu (15/7/2026), untuk meminta kejelasan terkait status kontrak kerja mereka yang telah berakhir.
Dalam video yang beredar di media sosial Facebook, para PPPK menyampaikan keresahan mereka terkait kepastian status kerja. Mereka mengaku bingung apabila diminta tetap masuk bekerja, sementara belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontrak maupun hak-hak yang akan diterima.
Dalam video yang berdurasi 1 Menit tersebut tampak Salah seorang PPPK bahkan mempertanyakan biaya operasional yang harus dikeluarkan apabila tetap bekerja tanpa kepastian status. Mereka meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengenai langkah yang akan diambil terhadap nasib para PPPK.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Toraja Utara, Frederik Viktor Palimbong, mengatakan bahwa kehadiran para PPPK bertujuan menanyakan apakah mereka tetap masuk bekerja atau tidak.
"Mereka menanyakan apakah masuk atau tidak. Saya jawab, terserah mereka. Yang pasti kontrak mereka sudah berakhir dan kita masih menunggu konfirmasi apakah gaji PPPK akan ditanggung oleh pemerintah pusat," kata Frederik saat dikonfirmasi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya perpanjangan Surat Keputusan (SK) PPPK, Bupati menyatakan belum dapat memberikan kepastian karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
"Saya belum bisa menjawab selama belum ada kepastian dari pemerintah pusat, namun fokus prioritasnya ada guru, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan" ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat terkait mekanisme pembiayaan gaji maupun kelanjutan kontrak PPPK. Sementara itu, para PPPK berharap kepastian tersebut dapat segera diberikan agar mereka memperoleh kejelasan mengenai status kerja dan hak-haknya.
Persoalan status PPPK sendiri sebelumnya juga menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara. Sejumlah anggota dewan meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses penyelesaian status administrasi dan kontrak PPPK dapat segera memperoleh kepastian. (M.khanif)
Berikut video singkatnya 👇👇
