Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara Berlangsung Alot, Status Kontrak PPPK dan Kepala Sekolah Jadi Sorotan

‎Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara Berlangsung Alot, Status Kontrak PPPK dan Kepala Sekolah Jadi Sorotan

‎

‎Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara, Senin (13/7/2026), berlangsung dinamis dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

‎

‎Sejumlah fraksi DPRD menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Salah satu isu yang paling mendapat perhatian adalah belum adanya kepastian penerbitan SK kontrak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi para pegawai.

‎

‎Selain itu, status sejumlah kepala sekolah juga menjadi pembahasan hangat. DPRD meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan polemik di dunia pendidikan.

‎

‎Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menjelaskan bahwa proses penyelesaian administrasi PPPK masih menyesuaikan regulasi pemerintah pusat. Pemda juga menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap kebijakan di sektor pendidikan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

‎

‎Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

‎

Berikut videonya 👇👇

Liputan: Muhammad Khanif 

‎

‎

‎

‎