Paripurna DPRD Toraja Utara Diwarnai Sorotan SK Kepala Sekolah, PPPK, dan Jalan Longsor
Seputar Kita News-- Toraja Utara – Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara, Selasa (30/6/2026), tidak hanya membahas enam agenda kelembagaan, tetapi juga diwarnai kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Pabesak, Antonius Semben, dan Leonardus Palayukan mendesak pemerintah segera menerbitkan SK kepala sekolah yang telah dilantik. Keterlambatan tersebut dinilai menghambat penandatanganan ijazah sehingga banyak siswa belum menerima ijazahnya.
Selain itu, Leonardus bersama Andarias Sulle dari Fraksi Amanat Solidaritas menyoroti belum diterbitkannya SK perpanjangan ribuan PPPK, meski anggarannya telah dialokasikan dalam APBD 2026.
Andarias juga mendesak pemerintah segera menangani jalan longsor di Kecamatan Buntupepasan yang memutus akses utama enam lembang dan satu kelurahan. Ia memperingatkan, jika dalam dua pekan tidak ada tindakan, masyarakat bersama DPRD akan menutup saluran air baku PDAM di Sungai Salu Silaga sebagai bentuk protes.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Wakil Bupati Andrew Branch Silambi dan Sekda Salvius Pasang hanya menyatakan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada Bupati yang masih berada di Malaysia.
Rapat paripurna juga menyoroti rendahnya kehadiran anggota DPRD. Dari 30 anggota, hanya sekitar separuh yang hadir. Wakil Ketua I DPRD Marthen Bida mengingatkan seluruh anggota agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menghadiri rapat-rapat dewan. (M.khanif)
