Diseputar Kita News -- JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi tersebarnya spanduk Ganjar-LaNyalla berbarengan dengan Rakernas PDIP yang berlangsung 6-8 Juni 2023 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. LaNyalla menyatakan tidak tahu menahu terkait munculnya spanduk tersebut. Dirinya juga tidak pernah menyatakan berambisi untuk menjadi Wakil Presiden. "Justru yang pernah saya katakan adalah kalau ditakdirkan, saya akan menjemput takdir untuk menjadi presiden," tegas LaNyalla, Jumat (9/6/2023) Ditegaskan LaNyalla, dirinya sedang serius menawarkan gagasan peta jalan untuk mengoreksi sistem bernegara agar kedaulatan rakyat benar-benar di tangan rakyat. "Ini sudah saya katakan di berbagai kesempatan. Bahwa saya sedang berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat supaya tidak dibajak hanya oleh segelintir elit," tuturnya lagi.   Oleh karena itulah, LaNyalla menawarkan gagasan untuk kembali kepada Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, yang terjabarkan ...

  Diseputar Kita News  -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mengembangkan standarisasi sistem pertanian dan perkebunan berkelanjutan bagi setiap pelaku industri pertanian di Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul adanya Undang-undang Anti-deforestasi Ini Eropa atau EU Deforestation Regulation. Akibatnya, produk pertanian Indonesia, tak hanya minyak sawit, tapi juga sapi, kayu, kopi, kakao, hingga karet akan terkena dampak UU ini. "Uni Eropa secara yuridis tentu berhak untuk menunjukkan komitmennya dalam mengatasi krisis iklim melalui pengendalian laju deforestasi. Dan harus kita akui bahwa selama Indonesia cukup intensif melakukan konversi hutan menjaga lahan pertanian", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (24/05). Menurutnya, pemerintah tak perlu menyampaikan nota protes terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut ke WTO. Kita harus mawas diri dan bersedia untuk dievaluasi oleh negara yang merupakan pasar pote...

  JAKARTA-- Diseputar Kita News -- Komite III DPD RI tengah melakukan penyusunan pandangan dan pendapat terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). RUU ini dianggap penting, karena selama ini hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja dilakukan berdasarkan lisan sehingga rawan terjadinya eksploitasi dan kekerasan. "Lemahnya posisi PRT secara ekonomi dan ketidakberdayaan secara fisik maupun mental telah menyebabkan berbagai pelanggaran atas hak-hak PRT sehingga tidak dapat ditangani atau diproses hukum. Untuk itu kami berharap RUU ini bisa segera disahkan," ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat RDPU tentang Perlindungan PRT di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/5). Hasan Basri menilai lemahnya perlindungan terhadap hak-hak PRT menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Konvensi ILO 189 tahun 2011, tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Setelah lebih dari satu dekade, hanya sekitar 35 negara yang meratifikasi konvensi ini dan masih ada 152 negara lag...