JAKARTA-- Diseputar Kita News -- Komite III DPD RI tengah melakukan penyusunan pandangan dan pendapat terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). RUU ini dianggap penting, karena selama ini hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja dilakukan berdasarkan lisan sehingga rawan terjadinya eksploitasi dan kekerasan. "Lemahnya posisi PRT secara ekonomi dan ketidakberdayaan secara fisik maupun mental telah menyebabkan berbagai pelanggaran atas hak-hak PRT sehingga tidak dapat ditangani atau diproses hukum. Untuk itu kami berharap RUU ini bisa segera disahkan," ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat RDPU tentang Perlindungan PRT di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/5). Hasan Basri menilai lemahnya perlindungan terhadap hak-hak PRT menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Konvensi ILO 189 tahun 2011, tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Setelah lebih dari satu dekade, hanya sekitar 35 negara yang meratifikasi konvensi ini dan masih ada 152 negara lag...