Di Seputar Kita News.Net -- Majene-Kifli Aktivis gerakan Mahasiswa Majene Menyoroti (Kejati) Kejaksaan Tinggi provinsi Sulawesi Barat Dengan Keterlambatan Penanganan Korupsi PERUSDA Kabupaten  majene Atau badan usaha Milik Daerah 25/12/25 Kifli Ia menilai proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Perusda Majene telah berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan hukum yang tegas  Saya selaku Aktivis di majene ini Persoalan penegakan hukum yang lamban di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di nilai gagal menjalankan Fungsi sebagai penegak Hukum yang jelas  lanjut Kifli kalo Memang ada pemeriksaan di Kejati dan Hasilnya apa harus Ada keterbukaan publik Apalagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik Kewajiban badan publik (pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga negara, dan lembaga yang dananya bersumber dari APBN/APBD) untuk membuka informasi  Saya Juga Menilai Bahwa Jangan s...

Di Seputar Kita News. Net -- Majene - Aliansi Mahasiswa Majene Menggugat telah mengajukan seruan tegas kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat untuk segera mengumumkan hasil audit terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2022-2024. Kasus yang kini sedang dalam penanganan Kejati Sulbar ini diduga melibatkan pejabat tinggi daerah, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Majene. Dalam pernyataan tersebut, aktifis Aliansi Mahasiswa Majene Menggugat, Ferdy, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kurangnya transparansi dan kejelasan dari proses hukum yang berlangsung.  "Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai hasil pemeriksaan dari pihak Kejati Sulbar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proses hukum tidak berjalan dengan baik," ucap Ferdy. Ia mendesak pihak Kejati agar segera mengumumkan hasil audit dan menetapkan siapa saja yang terlibat sebagai tersangka. Ferdy mengingatkan bahwa transpara...

Di Seputar Kita News -- Makassar -- Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah memeriksa 20 (dua puluh) orang Saksi dan mendapatkan dokumen-dokumen terkait pekerjaan/proyek Jasa Pengawasan, Konsultasi, dan Pendampingan pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar tahun 2019 s/d tahun 2020, sehingga pada hari ini Tim Penyidik Pidsus Kejati SulSel telah melakukan ekspose dihadapan Kajati SulSel bahwa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka yaitu sdr. TY dan Tim Penyidik Pidsus juga mengusulkan untuk melakukan Penahanan terhadap Tersangka TY.   Hari ini Rabu tanggal 1 November 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menandatangani Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : 234/P.4/Fd.2/11/2023 tanggal 1 November 2023, kemudian Tim Penyidik Pidsus memeriksakan kesehatan tersangka TY oleh Tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dan menyatakan bahwa Tersangka dalam keadaan sehat dan tida...

Di Seputar Kita News -- WAJO - Tim Penyidik Kejati Sulsel Melakukan Penggeledahan Serentak Pada 2 Tempat Terkait Penyidikan Dugaan Mafia Tanah Pada Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021  Setelah menetapkan 6 (enam) orang Tersangka yang dilanjutkan dengan tindakan Penahanan Terkait dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021. Maka pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan Tindakan Penyidikan berupa Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print-1061/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Penetapan Ijin Penggeledahan Nomor : 6/PenPid.Sus-TPK-GLD/2023/PN.Mks. tanggal 31 Oktober 2023 dari Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Ne...

Di Seputar Kita News -- MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Leo Simanjuntak, di Gedung Kejaksaan Tinggi, Senin, 11 September 2023. Pertemuan keduanya berlangsung hangat, hampir dua jam lamanya berbincang mengenai berbagai hal, termasuk Pemilu dan Pilkada. Bahtiar mengaku sengaja datang menemui Kajati Sulsel karena pemerintahan harus dikelola bersama Forkopimda dan seluruh jajaran instansi lainnya. Semuanya untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kebaikan bagi masyarakat. "Saya sowan kepada beliau (Kajati Sulsel), karena beliau sangat paham kondisi di Sulsel," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini. Selain itu, kata Bahtiar, Kejaksaan terlibat dalam unsur penegak hukum terpadu dalam mengawal Pemilu dan Pilkada yang akan digelar tahun depan. Hal ini nantinya akan didiskusikan lebih detail lagi, bagaimana menggerakkan bersama Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mengawal seluruh ...