Di Seputar Kita News -- Toraja , 16 Mei 2025 - Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2025: 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa : Alokasi maksimal sebesar 15% dari total Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dan mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat desa. 2. Ketahanan Pangan : Dana Desa dialokasikan paling rendah sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan di desa, termasuk peningkatan produksi pangan lokal dan pendistribusian bahan pangan. 3. Dana Operasional Pemerintah Desa : Sebanyak 3% dari total Dana Desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa, termasuk kegiatan administratif dan operasional lainnya. 4. Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas Lainnya : Dana Desa digunakan untuk...

Di Seputar Kita News -- Makassar, 26 April 2025 - Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi di desa, Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan, menghadiri Rakorda Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diadakan di Makassar. Acara ini turut dihadiri Menteri Koperasi, Wakil Gubernur, serta Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan (BPPK). Rakorda ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk membentuk dan mengembangkan koperasi di desa-desa se-Indonesia. Erianto menekankan pentingnya koperasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Saat dikonfirmasi, dirinya mengatakan, "Koperasi adalah solusi untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mempercepat penanggulangan kemiskinan." Menteri Koperasi mengapresiasi inisiatif ini, menekankan bahwa koperasi harus menjadi pusat ekonomi masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi lokal. Sesuai dengan visi pemerintah u...

Di Seputar Kita News -- Benteng, Minggu , 20 April 2025 — Kepala Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Alwan Sihadji, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Ratna Kahali & Partner, mendesak Kepolisian Resor Kepulauan Selayar untuk segera memeriksa pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terkait dugaan penggelapan dana desa senilai Rp 357.722.613,-. Laporan polisi yang telah diajukan sejak lebih dari sebulan lalu oleh kuasa hukum Alwan, belum juga ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak kejaksaan. Hal ini menuai kekecewaan dari pihak Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menilai lambannya penanganan hukum oleh Polres Selayar. “Kami heran, sudah lebih dari sebulan laporan polisi kami ajukan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda Kejari Selayar diperiksa. Ini menyangkut dana masyarakat desa, bukan soal sepele,” ungkap Ratna Kahali, S.H., kuasa hukum Kepala Desa Bonea. Dalam keterangannya, Alwan Sihadji menyebut ba...